Peran Pemerintahan Desa Kutasari, Kabupaten Banyumas dalam Penanggulangan Keadaan Darurat Covid-19 Tahun 2020-2021
DOI:
https://doi.org/10.52436/1.jishi.60Kata Kunci:
Bantuan sosial, Keadaan darurat Covid-19, Pemerintahan desaAbstrak
Pada bulan Maret 2020 pemerintah Indonesia menetapkan keadaan darurat Covid-19 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan. Penetapan tersebut merupakan peraturan yang menjadi rujukan penanggulangan keadaan darurat Covid-19 di setiap tataran pemerintahan. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan metode penanggulangan keadaan darurat Covid-19 yang terjadi pada tataran pemerintahan terendah yaitu pemerintahan desa melalui perubahan alokasi dana desa yang dalam tulisan ini berlokasi di desa Kutasari, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data primer dalam tulisan ini adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala desa Kutasari dan 30 (tiga puluh) orang penerima BLT-DD. Sedangkan data sekunder adalah 3 (tiga) peraturan desa yang diundangkan untuk mengakomodasi penanggulangan keadaan darurat Covid-19. Hasil yang ditemukan adalah terjadinya reduksi penerima BLT-DD di Desa Kutasari pada tahun 2020 dari 30 (tiga puluh) orang menjadi 16 (enam belas) orang pada tahun 2021. Pengurangan tersebut dilakukan melalui mekanisme diskresi pemerintahan desa yang berhasil meredam potensi konflik pada masyarakat yang terdampak Covid-19.
Referensi
Abikusna, R. A. (2021). Kewenangan Desa Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19. SOSFILKOM?: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi, 14(02), 25–38. https://doi.org/10.32534/jsfk.v14i02.1525
Akbar, M., Syahril, F., Sari, A. R., & Usman, R. (2023). Policy on The Implementation of Restrictions on Community Activities Volume 8 , Issue 1 , January – June Policy on The Implementation of Restrictions on Community Activities (PPKM) Based On Inclusive Law. January. https://doi.org/10.30596/dll.v8i1.12480
Alhasni, D. F. (2023). Faktor Penghambat Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Melalui Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Iloheluma. Equilibrium: Jurnal Pendidikan, XI, 100–112. https://doi.org/10.26618/equilibrium.v11i1.9733
Arsalan, I., Junaidi, M., Sukimin, S., & Sudarmanto, K. (2021). Reposisi Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Penegakan Tindak Pidana Korupsi Dan Maladministrasi Pemerintahan. Jurnal Usm Law Review, 4(2), 651-662. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4248
Kecamatan Baturraden dalam angka 2020, BPS Kabupaten Banyumas.
Kecamatan Baturraden dalam angka 2021, BPS Kabupaten Banyumas
Chadijah, S. (2020). Harmonisasi Kewenangan Penanganan Pandemi Covid-19 Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Jurnal Kertha Semaya, 8(6), 858–866.
Gibert, Y. F., & Suardita, I. K. (2021). Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dalam Penggunaan Diskresi Terkait Penanggulangan Pandemi Covid-19. Jurnal Kertha Negara, 9(3), 175–188.
Hartati, S., & Fathah, R. N. (2022). Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Akuntansi Dan Governance, 2(2), 119-128. https://doi.org/10.24853/jago.2.2.119-129
Hartini, R., & Setiawan, Y. I. S. (2021). The role of legal sociology in terms of covid-19: Large-scale social restrictions (PSBB) in Indonesia. Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology, 15(1), 1425–1431. https://doi.org/10.37506/ijfmt.v15i1.13613
Herdiana, D. (2020). Pengawasan Kolaboratif Dalam Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Terdampak Covid-19. Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan), 3(2), 85–99. https://doi.org/10.36341/jdp.v3i2.1323
Iping, Baso. (2020). Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) DI Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi dan Sosial. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan IImu Sosial, 1(2), 506–515. https://doi.org/10.38035/JMPIS
Jayanti, N. A. D., & Trisnaningsih, S. (2022). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Desa Bareng Kec. Bareng Kab. Jombang). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, 13(2), 550–560.
Juliani, H. (2020). Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Administrative Law and Governance Journal, 3(2), 329–348. https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.329-348
Karinda, K., Putra, A., Amane, O., & Lutfi, M. (2020). Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Terdampak Covid-19 Melalui Dana Desa. Jurnal Ilmiah Administrasia, 13(2), 83–93. https://doi.org/10.47030/administrasita.v13i2.430
Mahadewi, K. J. (2021). Kebijakan Pelaksanaan PPKM Darurat Untuk Penanganan Covid - 19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali. Jurnal Kertha Semaya, 9(10), 1879–1895. https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p13
Mawuntu, P., Rares, J., & Plangiten, N. (2022). Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro Dalam Penyebaran Covid-19 Di Desa Warembungan. Jejaring Administrasi Publik, 8(1), 1–12.
Mufida, A. (2020). Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19. ADALAH Buletin Hukum & Keadilan, 4(1), 159–166.
Mustafa, Nurjaya, M., Rahmawati, Tanggareng, T., & Bakti, A. (2022). Alokasi Dana Desa dalam Penanggulangan Dampak Covid-19 di Desa Majannang Kabupaten Maros. SEIKO?: Journal of Management & Business, 5(1), 2022–2141. https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i1.1900
Nisa, R., Asri, A., & Naidi, J. (2022). Dampak Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan, 12(2), 95–103. https://doi.org/10.22373/jep.v12i2.737
Nurhalisa, S, Ramadhan, M.R., Pramana, A.D.R, Andreani, A.R, dan Trisnayanti, D. (2022). Fungsi Pemerintahan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Terdampak Covid 19 Desa Timoreng Panua. Praja, 10 (1), 64–68.
Octaviani, A., Panglipurningrum, Y. S., & Imron, L. A. (2023). The Impact pf Government PSBB Policy on Traditional Markets in The City of Surkarta. e-Jurnal Apresiasi Ekonomi Volume 11 (1), 117–122.
Rizkidarajat, W & Chusna. A. (2022). Production of Fear?: Visual Analysis of Local Lockdown Warning Signs. Suvannabhumi, 14(2), 89–116. https://doi.org/10.22801/svn.2022.14.2.89
Rizkidarajat, W., & Primadata, A. P. (2021). Banyumas Local Government ’ s Failure Regarding the Garbage Management Law and Social Change. Utopia Praxis y Latinoamericana, 26(1), 358–366. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.4556295
Saleh, M., Trishuta Pathiassana, M., & Faturrahman, F. (2020). Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Moyo Hulu. Jurnal TAMBORA, 4(2), 33–40. https://doi.org/10.36761/jt.v4i2a.767
Saputra, H., & Salma, N. (2020). Dampak PSBB dan PSBB Transisi di DKI Jakarta dalam Pengendalian COVID-19. Media Kesehatan Masyarakat Indonesia, 16(3), 282–292. https://doi.org/10.30597/mkmi.v16i3.11042
Sommaliagustina, D. (2019). Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah. Journal of Governance Innovation, 1(1), 44–58. https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.290
Sudirman, M. A., Amiruddin, A., & Parman, L. (2020). Tindakan Maladministrasi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. Pagaruyuang Law Journal, 3(2), 232–258. https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1952
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Peraturan Menteri Desa No 6 Tahun 2020 tentang pergantian atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Wilayah Tertinggal, serta Transmigrasi No 11 tahun 2019 tentang prioritas pemakaian dana desa tahun 2020
Yunita, I., & Agustang, A. (2022). Ketidakmerataan Bantuan Langsung Tunai Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Kurang Mampu di Desa Carawali Kabupaten Sidrap. Pinisi Journal of Sociology Education Review, 1(2), 181–191
