https://www.ojs.journals.id/index.php/jishi/issue/feed Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia 2026-11-06T13:33:26+07:00 Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia infojournalsid@gmail.com Open Journal Systems <p><strong>Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia (JISHI)</strong> merupakan Jurnal Ilmiah Nasional yang menerbitkan artikel hasil penelitian dan gagasan ilmiah dari Dosen, Peneliti, dan Praktisi dari seluruh Indonesia .<strong>Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia (JISHI)</strong> terbit 4 kali dalam 1 tahun, yaitu pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. JISHI terdaftar di LIPI dengan P-ISSN 2797-3999 dan E-ISSN 2797-4561. JISHI telah terakreditasi<strong> SINTA 3</strong> oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Berdasarkan SK Nomor 355/DST/D.D1/HM.01.01/2026<span class="fontstyle0">. </span>SK Akreditasi dapat di unduh <a title="SK Akreditasi" href="https://drive.google.com/drive/folders/1zB6aOGo0pXBx8I9Tj6OAxxCmfnFaPbdn?usp=sharing" target="_blank" rel="noopener">disini</a>.</p> <p><strong>Informasi Jurnal</strong><br />Nama : Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia<br />Nama Pendek : JISHI<br />Kependekan : <em>Jur. Ilmu Sos. Hum. Indonesia</em> (JISHI)<br />Frekuensi Terbit : 4 edisi setiap tahun (Februari, Mei, Agustus, dan November)<br />DOI : 10.52436/1.jishi.idpaper<br />P-ISSN : 2797-3999<br />e-ISSN : 2797-4561<br />Author Fees / APC : Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah)<br />Scope : Ilmu Sosial dan Humaniora</p> https://www.ojs.journals.id/index.php/jishi/article/view/611 KDRT Sebagai Delik Aduan: Problematika Penegakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban 2026-09-24T10:52:01+07:00 Labib Muttaqin lm812@ums.ac.id Natasya Damayanti c100220064@student.ums.ac.id <p><em>Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus karena terjadi dalam ranah domestik dan sering melibatkan ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku. Permasalahan muncul ketika beberapa bentuk KDRT dikualifikasikan sebagai delik aduan, sehingga proses penegakan hukum bergantung pada adanya pengaduan dari korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika penegakan hukum pidana terhadap KDRT sebagai delik aduan serta implikasinya terhadap perlindungan korban. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, dan bahan hukum relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme delik aduan berpotensi melemahkan perlindungan korban karena korban sering menghadapi tekanan psikologis, ketergantungan ekonomi, relasi kuasa yang timpang, stigma sosial, serta intimidasi yang menghambat keberanian untuk melapor atau mendorong pencabutan pengaduan. Oleh karena itu, pengaturan KDRT sebagai delik aduan perlu dievaluasi dengan mengarah pada penguatan kewenangan negara melalui pengklasifikasian KDRT sebagai delik biasa agar penegakan hukum lebih responsif dan perlindungan korban dapat diwujudkan secara optimal.</em></p> 2026-11-15T00:00:00+07:00 Hak Cipta (c) 2026 https://www.ojs.journals.id/index.php/jishi/article/view/667 Pengaruh Digital Citizenship dan Civic Engagement terhadap Patriotisme Generasi Alpha melalui National Identity pada Siswa SMP di Kota Probolinggo 2026-10-26T09:03:16+07:00 Madihah Madihah dihacn@gmail.com Siti Mujanah sitimujanah@untag-sby.ac.id Sumiati Sumiati sumiati@untag-sby.ac.id <p><em>Generasi Alpha menghadapi tantangan dalam mengembangkan kewargaan digital dan keterlibatan sosial yang selaras dengan pembentukan identitas nasional serta patriotisme konstruktif. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan digital citizenship dan civic engagement dengan patriotisme konstruktif melalui national identity pada siswa SMP di Kota Probolinggo. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan desain survei potong lintang. Data direncanakan dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert terhadap siswa SMP yang memenuhi kriteria penelitian dan dianalisis menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Evaluasi mencakup validitas dan reliabilitas konstruk, hubungan langsung, serta efek mediasi melalui prosedur bootstrapping. Penelitian ini diharapkan menjelaskan peran kewargaan digital dan keterlibatan sosial dalam pembentukan identitas nasional serta patriotisme konstruktif. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan pendidikan kewargaan dan literasi digital serta menjadi pertimbangan dalam merancang kegiatan pembelajaran, organisasi siswa, dan pengabdian sosial yang mendukung sikap kebangsaan generasi muda.</em></p> 2026-11-15T00:00:00+07:00 Hak Cipta (c) 2026 https://www.ojs.journals.id/index.php/jishi/article/view/636 The Dual Roles of Career Women in the Family: A Critical Analysis of the Narrative of Dysfunction in Relational Justice 2026-10-09T15:26:13+07:00 Muhammad Hanif Muntashir m.hanifmuntashir@gmail.com Khiyaroh Khiyaroh khiyaroh5@gmail.com Muhamad Muslih muhamadmuslih@untirta.ac.id A. Rachmat Wirawan rachmat.wirawan@ecampus.ut.ac.id Alief Akbar Musaddad aliefakbarmusaddad@uidc.ac.id <p><em>Meningkatnya partisipasi perempuan menikah di dunia kerja melahirkan peran ganda yang kerap dikaitkan dengan disfungsi dan disharmoni keluarga. Narasi ini cenderung menempatkan perempuan karir sebagai sumber utama persoalan rumah tangga dan mengabaikan faktor relasional serta struktural. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran ganda perempuan karir dalam keluarga menurut hukum keluarga Islam, mengkritisi narasi disfungsi keluarga yang dilekatkan pada perempuan karir, dan merekonstruksi pembagian peran suami-istri melalui perspektif Mub?dalah dan maq??id al-shar?‘ah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan normatif-kritis dengan pendekatan yuridis-kualitatif dan konseptual. Bahan primer meliputi ayat Al-Qur’an dan hadis tentang relasi suami-istri, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Qira’ah Mubadalah; bahan sekunder meliputi artikel jurnal dan buku tentang perempuan karier, patriarki, konflik keluarga, Mubadalah, dan maqasid. Data dianalisis secara interpretatif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, dengan triangulasi sumber dan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan di ruang publik tidak otomatis menyebabkan disfungsi keluarga. Persoalan lebih berakar pada ketimpangan pembagian peran dan beban domestik-ekonomi, pola komunikasi yang kurang terbuka, budaya patriarki, serta struktur relasi yang tidak adaptif terhadap perubahan sosial. Perspektif Mub?dalah menempatkan suami dan istri sebagai mitra yang memikul tanggung jawab secara timbal balik, sedangkan maq??id al-shar?‘ah menegaskan bahwa kemaslahatan keluarga menuntut relasi yang adil dan tidak membebani salah satu pihak. Kebaruan penelitian terletak pada perumusan uji keadilan relasional yang membedakan peran ganda sebagai kondisi kerja dari disfungsi sebagai persoalan pemenuhan kewajiban bersama. Kerangka ini mengarahkan penafsiran hukum keluarga Islam pada pembagian peran yang fleksibel, musyawarah, dan kesalingan, sekaligus menyediakan pertimbangan normatif bagi penyelesaian perselisihan perkawinan.</em></p> 2026-10-31T00:00:00+07:00 Hak Cipta (c) 2026 https://www.ojs.journals.id/index.php/jishi/article/view/707 Perceptions and the Urgency of Establishing Village Regulations on Rental Housing Management to Promote Public Order 2026-11-04T23:08:16+07:00 Haikal Arsalan haikal@untag-sby.ac.id Wiwik Afifah wiwikafifah@untag-sby.ac.id Syofyan Hadi syofyan@untag-sby.ac.id Rahma Aprillia Nathasya 1312400020@surel.untag-sby.ac.id Alienda Maulidiantie aliendamaulidiantie@surel.untag-sby.ac.id Muhammad Hidam Alamsyah 1312400053@surel.untag-sby.ac.id <p><em>Pertumbuhan rumah sewa di desa peri-urban Kabupaten Gresik belum diimbangi pengaturan di tingkat desa, padahal desa berwenang membentuk peraturan desa untuk menjaga ketertiban. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pemahaman regulasi rumah sewa, persepsi risiko sosial, sikap terhadap pembentukan peraturan desa, dan urgensi pembentukannya di Desa Pangkah Kulon, serta menelaah hubungan antarvariabel tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan sosiolegal dengan survei kuesioner skala Likert empat poin terhadap 14 responden dari unsur perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Data dianalisis secara deskriptif dan dilengkapi uji korelasi Spearman yang bersifat eksploratif. Keempat variabel berada pada kategori sangat tinggi (rata-rata 3,43–3,71 dari skala 4). Sikap terhadap pembentukan peraturan desa berkorelasi kuat dengan urgensi pembentukannya (rs = 0,655; p = 0,015), sedangkan pemahaman regulasi tidak berhubungan secara berarti dengan urgensi (rs = ?0,157; p = 0,609). Hasil ini menunjukkan dukungan dan kebutuhan yang tinggi di kalangan tokoh dan perangkat desa terhadap peraturan desa tentang rumah sewa. Namun, karena sampel kecil dan belum melibatkan pemilik maupun penyewa, temuan bersifat indikatif dan menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan desa yang partisipatif. Setelah koreksi Bonferroni untuk enam pengujian (ambang ? ? 0,008), hubungan sikap–urgensi tersebut tidak lagi signifikan secara statistik dan harus ditafsirkan secara eksploratif.</em></p> 2026-11-15T00:00:00+07:00 Hak Cipta (c) 2026 https://www.ojs.journals.id/index.php/jishi/article/view/652 Tantangan dan Strategi Penerapan Model Pengasuhan Inklusif di Lembaga Kesejahteraan Sosial: Studi Kasus Yayasan Bhakti Luhur Kediri 2026-10-26T12:12:11+07:00 Yati May Janggameha zenn_2112@umm.ac.id Fauzik Lendriyono zenn_2112@umm.ac.id Zaenal Abidin zenn_2112@umm.ac.id <p><em>Anak dengan disabilitas rentan mengalami keterbatasan pengasuhan inklusif akibat minimnya sumber daya, fasilitas, dan koordinasi lintas sektor. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan dan strategi penerapan pengasuhan inklusif pada Yayasan Bhakti Luhur Kediri, lembaga kesejahteraan sosial anak yang melayani anak dengan disabilitas fisik, tunagrahita, cerebral palsy, autisme, dan disabilitas ganda lintas agama. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal berbasis data sekunder melalui studi dokumentasi profil kelembagaan, publikasi ilmiah, dan regulasi terkait. Instrumen penelitian berupa lembar dokumentasi dan pedoman analisis isi. Analisis dilakukan melalui seleksi dokumen, reduksi data, pengodean tematik, kategorisasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengidentifikasi lima tantangan, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, pendanaan, stigma sosial, dan koordinasi lintas sektor. Strategi penanganannya meliputi rehabilitasi berbasis masyarakat, pendidikan inklusif internal, layanan terapi komprehensif, peningkatan kapasitas pengasuh, serta advokasi penerimaan sosial lintas agama. Keaslian model ini terletak pada integrasi pendekatan berbasis komunitas dan inklusivitas keagamaan dalam pengasuhan anak dengan disabilitas. Penelitian menyimpulkan bahwa keberlanjutan pengasuhan inklusif memerlukan kemitraan lintas sektor dan penguatan kebijakan berbasis bukti. Keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan data sekunder sehingga belum menggambarkan pengalaman langsung penerima layanan dan pengasuh.</em></p> 2026-11-15T00:00:00+07:00 Hak Cipta (c) 2026 https://www.ojs.journals.id/index.php/jishi/article/view/710 Reconstructing Non-Conviction-Based Asset Forfeiture In Indonesia's Draft Asset Forfeiture Law: A Historical-Comparative Study And The Protection Of Property Rights 2026-11-06T13:33:26+07:00 Evi Oktarina evioktarina255@gmail.com Kadek Rama Maheswara Puta maheswara.rama@gmail.com Vita Dwi Sakundiana dosen03176@unpam.ac.id Ahsin Dinal Mustafa ahsin_dm@uin-malang.ac.id Miftahudin Azmi askme@uin-malang.ac.id Arini Shohiha Al-Haq arinishoh@gmail.com <p><em>Penelitian ini menganalisis perkembangan historis Non-Conviction-Based Asset Forfeiture (NCB), membandingkan jaminan hukum dalam civil forfeiture Amerika Serikat dan civil recovery Inggris, serta merumuskan rekonstruksi perlindungan hak kepemilikan bagi RUU Perampasan Aset Indonesia. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan perbandingan, dengan analisis kualitatif-preskriptif atas dokumen hukum, putusan, dan kepustakaan berdasarkan tujuh parameter perlindungan. Hasil kajian menunjukkan pergeseran perampasan dari pertanggungjawaban pelaku menuju hubungan aset dengan tindak pidana, dari in personam menuju in rem, dan dari orientasi pemidanaan menuju pemulihan aset. Perbandingan menunjukkan empat penentu utama: pembuktian hubungan aset–tindak pidana, beban pembuktian awal pada negara, pengawasan hakim sejak tindakan sementara, serta hak substantif pemilik atau pihak ketiga beriktikad baik. Kontribusi penelitian adalah model Rights-Protective NCB Asset Forfeiture yang menerjemahkan tujuh parameter menjadi tahapan hukum: ambang penerapan terbatas, pengujian keterkaitan aset, pembuktian bertahap, kontrol yudisial, perlindungan pihak ketiga, proporsionalitas, dan restitusi atau kompensasi. Model ini berbeda dari pembenaran umum atas perampasan tanpa pemidanaan karena perlindungan konstitusional ditempatkan sebagai syarat kumulatif pada setiap tahap proses, bukan sebagai pengecualian setelah aset dirampas. Hasil tersebut merupakan usulan rekonstruksi normatif berdasarkan hukum perbandingan, bukan bukti empiris tentang efektivitas pelaksanaan RUU yang hingga November 2026 masih dibahas.</em></p> 2026-11-15T00:00:00+07:00 Hak Cipta (c) 2026